 |
| Ilustrasi oleh Pangestu Adika Putra |
Ada yang menarik dari pidato Kalam Salan, anggota Parlemen Malaysia, ketika menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas.
Bukan hanya karena ia menggunakan bahasa Jawa di tengah sidang Dewan Rakyat Malaysia, melainkan karena pilihan bahasa itu muncul ketika ia sedang menyampaikan desakan kepada pemerintah Indonesia.
Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Kalam meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera menangani persoalan karhutla. Kabut asap yang melintasi perbatasan bukan sekadar persoalan lingkungan di wilayah Indonesia. Dampaknya juga dirasakan masyarakat Malaysia, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya kegiatan pendidikan dan ekonomi.
Dalam pidatonya, Kalam terlebih dahulu berbicara menggunakan bahasa Melayu. Namun, di tengah penyampaian kritik, ia meminta izin untuk beralih ke bahasa Jawa. Alasannya, menurut pernyataan yang disampaikannya, para pemimpin Indonesia mungkin lebih memahami bahasa tersebut.
Pidato tersebut menarik untuk dibaca dari sudut pandang ilmu komunikasi.
Kalam tentu saja tidak sedang menghadapi persoalan bahasa yang membuat pesannya mustahil dipahami. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki kedekatan yang cukup mudah dipahami oleh orang Indonesia.
Pesan mengenai kebakaran hutan, kabut asap, dan dampaknya terhadap masyarakat bukan pula persoalan yang membutuhkan bahasa khusus agar dapat dimengerti.
Lantas, mengapa ia memilih bahasa Jawa?
Tentu, kita tidak bisa memastikan seluruh pertimbangan yang ada di kepala Kalam. Namun, jika membaca pilihan itu dalam konteks pidatonya, penggunaan bahasa Jawa dapat dipahami sebagai upaya membuat pesan lebih dekat dengan sasaran yang dituju, sekaligus memberi penekanan bahwa persoalan yang dibicarakan bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh.
Bagi saya, justru di situlah letak persoalan yang menarik, Kalam bukan sekadar ingin menyampaikan pesan kepada Indonesia. Ia ingin pesannya diperhatikan sebagai sesuatu yang serius.
Bukan Soal Bahasa, Melainkan Keseriusan Pesan
Dalam komunikasi, menyampaikan pesan dan membuat pesan diperhatikan merupakan dua hal yang berbeda.
Seseorang bisa berbicara dengan jelas, menyusun argumen dengan baik, bahkan menyampaikan fakta yang kuat. Namun, semua itu tidak menjamin bahwa penerima pesan akan memberikan perhatian yang sepadan.
Pesan bisa didengar tanpa benar-benar dipikirkan. Kritik bisa dipahami tanpa ditindaklanjuti. Peringatan bisa diterima sebagai informasi biasa, lalu berlalu begitu saja.
Dalam persoalan kabut asap lintas batas, situasinya menjadi lebih rumit karena masalah ini bukan kejadian yang sepenuhnya baru. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah berulang kali menjadi perhatian negara tetangga. Setiap kali asap melintasi perbatasan, muncul keluhan, desakan, dan pernyataan agar pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan.
Persoalannya, jika sebuah masalah terus berulang, ada risiko bahwa pembicaraan mengenai masalah itu juga menjadi rutinitas. Keluhan terdengar lagi, pernyataan dikeluarkan lagi, lalu perhatian publik perlahan bergeser ke persoalan lain.
Padahal, bagi masyarakat yang terdampak, kabut asap bukan sekadar berita musiman. Ada kesehatan yang terganggu, aktivitas yang terhambat, dan kehidupan sehari-hari yang harus menanggung akibatnya.
Dalam konteks itulah pilihan bahasa Kalam menjadi penting.
Ia sudah menyampaikan kritik dalam bahasa Melayu. Namun, ia kemudian beralih ke bahasa Jawa dengan merujuk pada kemungkinan bahwa bahasa tersebut lebih dipahami oleh pemimpin Indonesia.
Peralihan itu membuat bagian pidatonya berbeda dari sebelumnya. Ada penekanan yang muncul, ada perhatian yang berpotensi terbangun, dan ada kesan bahwa pesan tersebut memang sengaja diarahkan kepada pihak tertentu.
Bahasa Jawa, dengan demikian, bukan sekadar alat untuk menerjemahkan kritik. Ia dapat dibaca sebagai cara untuk mendekatkan pesan kepada penerimanya dan mempertegas maksud yang ingin disampaikan.
Ini bukan berarti bahasa Jawa lebih ampuh daripada bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Juga bukan berarti seorang pemimpin baru akan memahami persoalan ketika diajak berbicara menggunakan bahasa daerahnya.
Yang perlu diperhatikan adalah konteks penggunaannya, Kalam memilih bahasa yang menurutnya dekat dengan sasaran komunikasi ketika ia sedang mendesakkan persoalan yang dianggap penting.
Di sini, persoalannya bukan apakah Prabowo bisa memahami bahasa Melayu. Persoalannya adalah bagaimana membuat desakan itu memperoleh perhatian yang sepadan dengan dampak masalah yang dibicarakan.
Membaca Strategi Kalam melalui Model Lasswell
Harold D. Lasswell menawarkan model komunikasi yang sederhana tetapi berguna untuk membaca peristiwa semacam ini, Who says what, in which channel, to whom, with what effect? Siapa menyampaikan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa?
Jika diterapkan pada pidato Kalam, pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kita melihat bahwa komunikasi politik tidak berhenti pada isi pernyataan.
Pertama, siapa yang berbicara?
Kalam adalah anggota parlemen Malaysia. Ia berbicara dari sebuah lembaga politik resmi, bukan sekadar menyampaikan pendapat pribadi di media sosial. Posisi tersebut membuat pesannya memiliki dimensi representasi politik, ia membawa persoalan yang berdampak terhadap masyarakat di negaranya ke ruang pengambilan perhatian politik.
Kedua, apa yang disampaikan?
Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk menangani karhutla yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Pesannya bukan hanya tentang kebakaran sebagai peristiwa alam, tetapi juga tentang dampak sosial yang harus ditanggung masyarakat dan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah persoalan itu berulang.
Ketiga, melalui saluran apa pesan disampaikan?
Kalam berbicara di Dewan Rakyat Malaysia. Forum ini memberikan legitimasi formal terhadap kritik yang disampaikan. Ketika pidatonya kemudian diberitakan dan beredar melalui rekaman, pesan tersebut memperoleh peluang menjangkau khalayak yang lebih luas.
Keempat, kepada siapa pesan ditujukan?
Secara langsung, Kalam menyebut Presiden Prabowo Subianto. Namun, secara substantif, sasaran pesannya adalah pemerintah Indonesia sebagai pihak yang diharapkan mengambil tindakan. Publik Malaysia juga menjadi bagian penting dari konteks komunikasi tersebut karena merekalah yang ikut merasakan dampak persoalan yang dibicarakan.
Kelima, efek apa yang ingin dicapai?
Efek yang diharapkan bukan semata-mata agar orang memahami arti kalimat yang diucapkan. Kalam ingin desakannya diperhatikan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Dalam pengertian ini, bahasa merupakan bagian dari cara mengemas pesan agar relevan bagi penerima dan memperoleh perhatian yang lebih besar.
Kita memang tidak bisa menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Jawa otomatis membuat pemerintah Indonesia lebih serius menanggapi persoalan tersebut. Efek semacam itu harus dibuktikan melalui respons dan tindakan setelah pidato disampaikan. Namun, dari sisi strategi komunikasi, peralihan bahasa tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperkuat daya tekan pesan.
Dengan kata lain, pilihan bahasa bukan hanya menyangkut bagaimana sebuah kalimat dipahami, tetapi juga bagaimana sebuah desakan ditempatkan dalam perhatian penerimanya.
Kritik Harus Dibuat Lebih Dekat agar Didengar
Ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian, Kalam menyampaikan kritik di tengah persoalan yang berulang.
Ketika suatu masalah terus terjadi, komunikasi mengenai masalah itu menghadapi tantangan tersendiri. Pesan yang sama dapat kehilangan daya kejutnya.
Pernyataan yang berulang dapat terdengar seperti bagian dari siklus yang sudah biasa. Bahkan, kritik yang disampaikan dengan tegas pun bisa berakhir sebagai berita sehari atau dua hari, tanpa perubahan yang berarti.
Karena itu, komunikator kerap berusaha menemukan cara agar pesannya tidak tenggelam di antara pesan-pesan lain. Ada yang menggunakan data, ada yang memilih diksi yang lebih keras, ada yang membangun perbandingan, dan ada pula yang memanfaatkan simbol yang memiliki kedekatan dengan penerima.
Dalam pidato Kalam, bahasa Jawa dapat dibaca sebagai salah satu cara tersebut.
Peralihan bahasa menciptakan perbedaan yang mencolok di tengah forum formal. Ia berpotensi menarik perhatian karena tidak menjadi pilihan yang lazim dalam keseluruhan pidato berbahasa Melayu. Pada saat yang sama, bahasa itu diarahkan kepada pemimpin Indonesia dengan alasan kedekatan pemahaman.
Akan tetapi, daya tariknya tidak semestinya berhenti pada keunikan penggunaan bahasa. Yang lebih penting adalah substansi yang berada di baliknya, persoalan kabut asap tidak seharusnya terus menjadi masalah tahunan yang hanya ramai ketika kebakaran terjadi.
Kita perlu berhati-hati agar tidak membaca penggunaan bahasa Jawa sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia selama ini tidak memahami persoalan tersebut. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian hanya dari pilihan bahasa Kalam. Pemerintah Indonesia tentu telah mengetahui persoalan karhutla dan dampaknya.
Namun, mengetahui persoalan tidak selalu berarti menyelesaikannya secara tuntas. Memahami kritik juga tidak selalu berarti memberikan respons yang memadai.
Justru di sinilah kita bisa membedakan antara pemahaman dan keseriusan. Pemahaman berkaitan dengan apakah pesan dimengerti. Keseriusan berkaitan dengan bagaimana pesan itu diperlakukan setelah diterima apakah dianggap penting, apakah masuk dalam prioritas, dan apakah diikuti tindakan nyata.
Jika bahasa Jawa digunakan untuk mendekatkan pesan kepada penerima, maka harapan akhirnya bukan agar penerima sekadar mengerti kalimatnya. Harapannya adalah agar substansi kritik memperoleh perhatian yang layak.
Sebab, apa gunanya sebuah pesan dipahami jika persoalan yang dibicarakan terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai?
Yang Perlu Diperhatikan Bukan Sekadar Pilihan Bahasanya
Peristiwa ini juga memperlihatkan satu keterbatasan penting dalam komunikasi politik. Strategi yang menarik perhatian belum tentu menghasilkan perubahan.
Pidato yang viral dapat menciptakan percakapan publik. Pilihan bahasa yang tidak biasa dapat menjadi bahan pemberitaan. Bahkan, sebuah pernyataan dapat dianggap berhasil karena banyak orang membicarakannya. Namun, semua itu belum tentu berarti pesan utamanya telah mencapai tujuan.
Dalam model Lasswell, efek merupakan bagian penting yang tidak boleh dilewati. Kita tidak cukup berhenti pada siapa yang berbicara, apa yang dikatakan, atau bagaimana pesan disampaikan. Kita juga harus bertanya apa yang terjadi setelah komunikasi berlangsung.
Apakah pemerintah Indonesia memberikan tanggapan yang menunjukkan keseriusan? Apakah ada tindakan yang memperkuat pencegahan karhutla? Apakah persoalan kabut asap lintas batas dapat ditangani dengan lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang pada akhirnya menentukan arti penting pidato Kalam.
Kalau publik hanya sibuk membicarakan bahwa seorang anggota parlemen Malaysia berbicara bahasa Jawa, tetapi melupakan persoalan karhutla yang mendasari pidatonya, perhatian itu justru berhenti pada aspek yang paling dangkal.
Bahasa yang semula berpotensi memperkuat pesan malah menjadi pengalih perhatian dari persoalan utama.
Karena itu, penggunaan bahasa Jawa perlu dibaca sebagai pintu masuk untuk melihat strategi komunikasi politik, bukan sebagai inti persoalan itu sendiri.
Intinya tetap sama, ada sebuah masalah yang dampaknya melintasi batas negara, ada masyarakat yang menanggung akibatnya, dan ada pemerintah yang dituntut untuk memberikan penyelesaian.
dk.
